Tolak Bala ala Serikat Pekerja terhadap anti serikat Pekerja

Tak seperti biasanya pelataran kantor LBH Jakarta terlihat meriah. Pintu gerbang dan sudut-sudut bangunan dihias janur. Panji-panji dipasang di pagar. Rentengan bendera Merah-Putih dari plastik yang dililitkan di pohon berkibar-kibar diembus angin kemarau yang kering.

Di hadapan belasan kursi yang tertata rapi, tikar kuning dihampar. Ada sebuah ember dililit kain jarit cokelat di atas tikar. Dari dalam ember berisi air dengan taburan kembang setaman itu menyembul siwur (gayung dari batok kelapa).

Sedepa dari ember, sebuah meja panjang dipajang. Di atasnya terdapat nasi tumpeng dan aneka pala kependem (kacang rebus, talas, ketela, dan lain-lain). Sebuah gunungan yang dirajut dari janur berhias buah-buahan berdiri di samping meja. Seolah melengkapi suasana yang hendak dibangun, gending-gending Jawa diperdengarkan.

Yang mendandani pelataran kantor LBH siang itu para aktivis Komite Solidaritas Nasional Angkasa Pura I (KSN-AP I). Bertepatan dengan berakhirnya masa skorsing tiga bulan yang dijatuhkan direksi terhadap tujuh pengurus serikat pekerja-yang dituding bertanggung jawab atas pemogokan di tiga bandara 7-9 Mei silam- KSN-AP I sengaja menggelar "Hajatan Tolak Bala Melawan Gerakan Anti-Serikat Pekerja Tersistematis".

Yang hadir lumayan banyak. Kursi yang disediakan penuh terisi. Yang tidak kebagian tempat rela lesehan di teras LBH. Ada anggota DPR, ada pula perwakilan dari Depnakertrans. Namun yang paling banyak berasal dari rekan sejawat, sesama serikat pekerja di kalangan BUMN, seperti Serikat Pekerja Perumnas, Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja Bank Mandiri, Serikat Karyawan Garuda, Ikatan Awak Kabin Garuda, dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. "Siang ini kita mampu menunjukkan jika solidaritas di antara serikat pekerja ternyata masih kuat terbangun," kata Parto, pembawa acara yang berpakaian hitam-hitam.

Layaknya sebuah ruwatan, satu per satu pengurus serikat pekerja yang diganjar skorsing dan cuma digaji 30% - 40% dari total upah diminta bersimpuh untuk diguyur air kembang. Mereka adalah Sri Rejeki (Kabid Pemberdayaan SDM DPP), Milda (Kabid Hukum DPP), Sulitiani (Sekretaris Umum DPP), Asnawaty (Bendahara DPP), Trijono (Ketua DPC Kantor Pusat), Effendy Sulistyono (Sekretaris DPC Kantor Pusat), dan Florentinus Subandi (Korlap Kantor Pusat). Arif Islam, Ketua Cabang Bandara Sepinggan, yang dipecat lantaran memimpin pemogokan di Balikpapan dihadirkan. Nasib Arif lebih tragis. Sejak mendapat surat PHK gajinya langsung disetop, meski belum ada putusan penetapan PHK dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Kendati mengusung tema "tolak bala", pemrakarsa acara tidak terjebak pada prosesi ritual semata. Pidato politik, boleh dibilang, justru menjadi roh hajatan ini. Mereka yang hadir digilir berorasi. Anggota Komisi VI DPR Andi Salahudin dan bekas Kasubdit PPHI Depnakertrans tak luput diminta berpidato. "Apa yang terjadi di PT Angkasa Pura I sungguh memprihatinkan. Direksi seolah berada di dalam negara kekuasaan, bisa begitu mudah mengingkari Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati bersama," kata Mitar.

Mereka yang berorasi semuanya nyaris menyampaikan pesan pentingnya membangun persatuan di kalangan kelas pekerja

SILANG sengkarut hubungan ketenagakerjaan di PT (Persero) Angkasa Pura I dipicu atas tidak dijalankannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah diteken kedua belah pihak pada 1 Juni 2006. Serikat pekerja menganggap direksi mengingkari tiga hal: kenaikan gaji pokok, tunjangan hari tua, serta tunjangan kesehatan pensiunan.

Ikhtiar untuk berunding sebetulnya telah lama ditempuh. Sayangnya titik terang tak kunjung digapai. Direksi bersikeras mengacu hasil RUPS 30 Januari 2008, sedangkan dasar tuntutan serikat, ya, PKB tadi. Berbagai langkah pun lantas dijajaki. Serikat, misalnya, dalam kurun waktu Oktober-November 2006 pernah lima kali melapor ke Meneg BUMN, yang saat itu dijabat Sugiharto. Belakangan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu pun mereka temui. Upaya dialog juga digagas Depnakertrans. Mediasi dilakukan secara maraton pada 9 Januari 2008, 17 Januari 2008, 6 Maret 2008, dan 17 April 2008.

Demonstrasi, andalan serikat dalam mendesakkan tuntutan pun berulang kali dilakukan. Mereka, misalnya, pernah mendatangi Istana Negara, berunjuk rasa di Bandar Udara Juanda Surabaya, di kantor pusat Angkasa Pura I Kemayoran, termasuk di Depnakertrans, Departemen Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Namun, apa daya, hasilnya tetap saja nihil.

Merasa gagal berunding, serikat akhirnya mengayunkan senjata pamungkas: mogok kerja di kantor pusat dan di empat bandara: Hasanuddin, Makassar; Sepinggan, Balikpapan; Pattimura, Ambon; dan Frans Kaisiepo, Biak. Meski mogok, serikat tidak melibatkan petugas pengatur lalu lintas udara (air traffic controller) yang sedang bertugas supaya pelayanan landing and take off tetap berjalan.

Walau membawa korban, pemogokan itu sebenarnya tidaklah sia-sia. Karena tak lama setelah pemogokan, direksi menerbitkan SK tentang tunjangan akhir tahun sebesar satu kali penghasilan, mengembalikan aturan rawat inap sesuai PKB yakni minimal layanan kelas satu, mengembalikan aturan perjalanan dinas sesuai PKB, mengembalikan aturan lembur sesuai PKB, mengikutsertakan pegawai baru dalam program dana pensiun, mengikutsertakan pegawai baru dalam program tunjangan hari tua, menaikkan tunjangan beras Rp 1.500 per kg, mengerek tunjangan transportasi pegawai Rp 500.000 per bulan, serta memberikan tunjangan mobilitas kepada manajer, asisten manajer, dan yang setingkat.

MENURUT Koordinator KSN AP I Anwar Ma'ruf, solidaritas yang dituai Serikat Pekerja Angkasa Pura I menjadi begitu luas, faktornya adalah adanya kepentingan untuk melawan pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang kian tersistematis. "Gerakan itu (union busting) jika tidak dilawan bisa mempersempit ruang serikat pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan anggotanya," kata Anwar yang mengkoordinasi 47 serikat pekerja yang tergabung dalam KSN AP I.

Maraknya tindakan antiserikat pekerja di berbagai perusahaan, termasuk BUMN, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dari negara dalam melindungi hak warga negara untuk berserikat. Kondisi semacam inilah yang pada akhirnya membuat gerakan antiserikat begitu masif terjadi di Indonesia --kendati banyak peraturan perundang-undangan yang melindungi hak untuk berserikat, termasuk peraturan internasional yang telah diratifikasi pemerintah.

Selama ini memang ada berbagai cara yang kerap dilakukan untuk menggembosi soliditas serikat pekerja. Melakukan mutasi, salah satunya. Itje Julinar, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Angkasa Pura I, mengungkapkan dari total 16 pengurus DPP, 10 di antaranya telah dimutasi ke berbagai daerah. Perinciannya ke Surabaya dua orang, Surakarta dua orang, Balikpapan dua orang, Lombok satu orang, Makassar satu orang, Manado satu orang, serta Banjarmasin satu orang. Kini enam pengurus yang tersisa semuanya perempuan.

Disebut antiserikat pekerja, Corporate Secretary Angkasa Pura I Kuntadi menampik tudingan. Kata dia, selama ini direksi menganggap serikat sebagai partner. Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat sebetulnya juga wajar-wajar saja. Namun, karena aksi mogok yang dilakukan 7-9 Mei lalu sudah mengganggu operasional bandara, pihaknya tidak bisa menolelir lagi.

Apakah pengurus serikat yang diskorsing boleh langsung masuk kerja? "Boleh saja kembali bekerja, tapi harus membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya," kata Kuntadi.

Nah, itulah masalahnya!